Manado – Konsultasi Publik terkait Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2026 digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Manado di ruang Serbaguna Kantor Walikota Manado, Rabu (26/03).
Dalam kegiatan ini juga dirangkai dengan Talk Show dengan pembicara Walikota Andrei Angouw, Wakil Walikota dr Richard Sualang, Sekretaris Kota (Sekkot) Dr Micler Lakat SH MH, Kepala Bapelitbangda Sulut Elvira M Katuuk ST MM, Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWS) I Ir Sugeng Harianto MSi MT, dipandu Felix Palenewen.
Walikota menyampaikan Visi dan Misi tetap sama dengan Visi Misi periode pertama, tapi harus disinkronkan dengan Visi Misi Asta Cita Presiden serta Visi Misi Gubernur Sulut.
Elvira dari Bapelitbang Sulut memaparkan soal keselarasan tentang RPJMD dikaitkan dengan Visi Misi Sulut yang berharap adanya kolaborasi 15 Kota Kabupaten di Sulut untuk memacu perekonomian termasuk dimana Manado. Baginya, Kota Manado telah memberi kontribusi kurang lebih 28, 24 % untuk ekonomi Sulut khususnya PDRB.
Hal lain yang disampaikan soal destinasi pariwisata Manado-Likupang. TPA regionalnya juga menjadi prioritas. Walikota ikut menambahkan konsep pariwisata di Kota Manado yang menjadi prioritas untuk dikembangkan.
Walikota berharap pariwisata menjadi pendorong utama dalam memacu ekonomi di Kota Manado. Makanya investasi di pariwisata akan digenjot dan konektivitas dapat berjalan dengan baik dengan provinsi serta kota kabupaten lainnya.
Elvira Katuuk menambahkan bahwa soal pariwisata pasti mendapat perhatian dan mendorong Kabupaten Kota seperti Manado yang memang memiliki wilayah pengembangan destinasi pariwisata. Promosi juga menjadi perhatian lewat program digitalisasi yang mensuport pariwisata.
Wakil Walikota ikut memberikan pendapat soal pengawasan dalam meningkatkan program-program dengan melihat visi misi yang ada.
“Jadi hal ini akan dieksekusi agar dapat berjalan dengan sebaik mungkin,” kata Wakil Walikota.
Soal IPM yang tertinggi di Sulut bagi Walikota harus tetap naik terus termasuk peningkatan kualitas SDM dengan peningkatan pendidikan.
“SDM pariwisata juga harus dicetak agar menjadi semangat mendorong peningkatan kualitas hidup dan juga ekonomi masyarakat,”tambah Walikota.
Soal mitigasi bencana diuraikan soal topografi Kota Manado serta sejarah banjir di Kota Manado serta sinergitas Hulu-Hilir.
Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Sugeng Hariadi menanggapi masalah ini ikut menyampaikan pandangannya soal penanganan banji.
Bagi Sugeng ketika melihat masalahnya maka bendungan Kuil Kawangkoan belum sepenuhnya menangkal permasalahan. Kendalanya salah satu adalah masalah lahan untuk soal proyeknya, seperti pembebasan lahan.
Sugeng Hariadi ikut memaparkan kondisi sungai-sungai di Kota Manado, bahkan sungai mulai menyempit dan masih adanya masyarakat yang membuang sampah sembarangan di Sungai- Sungai.
Kepala BPN Manado ikut memberikan pendapat soal masalah pembebasan lahan.
“Kerja BWS dan Pertahanan untuk kita warga masyarakat Manado, sehingga tentunya harus kita dukung, “tambah Walikota.
Soal membangun vertikal karena keterbatasan lahan, Walikota sudah memberikan jalan keluar seperti rusun untuk meminimalisir dampak bencana warga yang terkena banjir.
Dari Provinsi, Elvira ikut menambahkan bagaimana hal itu tertuang dalam RPJMD khususnya peneggakan tata ruang.
Sekkot Micler Lakat ikut menambahkan soal hasil Musrenbang yang sudah dilaksanakan ditingkat kelurahan dan kecamatan yang menghasilkan ribuan usulan masyarakat yang harus disinkronkan dengan visi misi nasional dan provinsi Sulut.
Sekkot memaparkan soal infrastruktur, perbaikan drainase, pengerukan sungai serta lainnya.
Menurut Sekkot, ada 335 usulan yang merupakan pokok-pokok pikiran DPRD Manado yang nantinya juga akan disinkronkan dengan hasil Musrenbang serta program prioritas pembangunan di Kota Manado.
Selesai pemaparan dilakukan forum tanya-jawab dimana terdapat beberapa anggota dewan Manado yang ikut memberikan masukan dan menjadi perhatian pemerintah untuk dipelajari dan disinkrokan dengan pemerintah provinsi dan nasional terutama soal kewenangan apalagi soal perijinan.
Acara terakhir adalah penandatanganan Berita Acara oleh Ketua DPRD Kota Manado, Sekretaris Kota Manado, Kepala Bapelitbang Sulut, Kepala Bapelitbang Kota Manado, Kepala BWS I Sulut, Kepala BPN Manado, Kepala BPS Kota Manado, Kadis Kesehatan Kota Manado, Kadis Pendidikan, Ketua REI Sulut, Perwakilan Akademisi, Perwakilan Bantik Malalayang dan perwakilan lainnya.
Hadir pada kegiatan ini anggota DPRD Provinsi Sulut Dapil Manado Irene Golda Angouw Pinontoan yang juga sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Manado, Jeane Laluyan dan Royke Anter, Forkopimda Kota Manado, Ketua DPRD Kota Manado Dra Altje Dondokambey MKes Apt, pimpinan dan Anggota DPRD Kota Manado, Kepala BPS Manado, Kepala BPN Manado, para Kepala SKPD, para Kabag dan Kabid, serta para Camat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Ormas dan LSM serta undangan lainnya.(***)
